Komisi V DPRD Lampung Soroti Kebijakan Pengaktifan Kembali Proses Belajar Mengajar di Sekolah

Lampung, Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyoroti kebijakan pemerintah terkait wacana proses belajar mengajar yang akan diaktifkan kembali di Sekolah.

Memasuki era New Normal sejumlah kebijakan baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan mulai dibahas.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan mengatakan kebijakan tersebut banyak positif dan negatifnya untuk diterapkan, tak terkecuali di bidang pendidikan.

Menurutnya, pemerintah harus betul-betul mengkaji dengan baik jika pendidikan akan diaktifkan kembali.

Karena, bisa jadi banyak masyarakat yang resah dengan pengaktifan belajar kembali di Sekolah.

“Memang ada positif dan negatifnya, tapi saya kira harus melalui kajian-kajian yang memang harus dipertanggungjawabkan dan nanti kita (Komisi V) akan lihat seperti apa,” jelas Yanuar, Sabtu (30/5/2020).

“Misalnya orangtua keberatan, Dinas Pendidikan harus menyiapkan standar protokolnya. Kami akan tinjau apakah itu sudah sesuai standar,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Antoni Imam menambahkan, pemerintah daerah harus betul-betul objektif.

Bahkan, kata dia, kebijakan itu tidak bisa dilakukan jika daerah tidak siap.

“Kita harus inventarisir dulu data-datanya yang valid, supaya kita tahu daerah kita bisa atau tidak.”

“Kalo tidak siap ya gak bisa,” tukasnya.

Politisi PKS ini menuturkan, kebijakan New Normal secara umum merupakan kebiajakan pemerintah pusat.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku secara nasional yang bisa diterapkan di setiap daerah.

“Itu dulu yang dikomuniskasikan, karena tidak bagaimana dengan Provinsi Lampung bisa atau tidak itu harus dikaji dulu,” ujarnya.

“Karena ini demi keselamatan bersama.”

“Karena kalau belum tepat, gak bisa diterapkan untuk Sekolah (pendidikan) juga,” pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here