Bandar Lampung – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampung untuk turut terlibat dalam perawatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang mereka gunakan dalam aktivitas usahanya. Langkah ini dinilai penting agar kualitas jalan tetap terjaga dan tidak cepat rusak.
“Kita dorong Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) mengatur perusahaan agar ikut membangun dan memelihara infrastruktur jalan. Ini seharusnya di luar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kalau jalan rusak, yang dirugikan juga mereka sendiri,” ujar Mukhlis dalam keterangan di Bandar Lampung, Jumat (10/10/2025).
Mukhlis menilai, selama ini banyak ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas kendaraan angkutan berat milik perusahaan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan tambang. Karena itu, keterlibatan dunia usaha dalam menjaga infrastruktur merupakan bentuk tanggung jawab bersama.
“Kalau ruas jalan dibangun dan dirawat, manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga bagi perusahaan yang setiap hari melintas di jalur itu,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mendukung kebijakan Gubernur Lampung yang menargetkan peningkatan jalan fungsional di seluruh wilayah provinsi. Menurut Mukhlis, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta akan mempercepat tercapainya konektivitas yang merata.
Terkait alokasi belanja pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp1,6 triliun pada tahun 2026, Mukhlis optimistis anggaran tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas jalan provinsi hingga mencapai 85 persen dalam kondisi baik.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat yang bisa mempengaruhi capaian tersebut.
“Kalau benar terealisasi, ini akan menjadi lompatan besar bagi infrastruktur Lampung. Tapi kita juga harus realistis, karena transfer daerah tahun depan kemungkinan turun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mukhlis menegaskan bahwa perbaikan dan perawatan jalan memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik, menurutnya, akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menarik minat investor untuk membuka usaha baru.
“Kalau akses jalan bagus, peluang hadirnya hotel, usaha kuliner, dan sektor pariwisata juga akan tumbuh. Ini efek ganda yang besar bagi ekonomi daerah,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu fokus utama untuk mempercepat konektivitas antarwilayah pada 2025. Beberapa ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas antara lain Pringsewu–Kalirejo, Kalirejo–Bangunrejo, Bandar Jaya–Mandala, Kotabumi–Bandar Lampung, Jabung–Labuhan Maringgai, serta Metro–Tanjung Karang.
Selain melibatkan perusahaan, Pemprov Lampung juga terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan nasional dan provinsi.
“Pembatasan ODOL dan keterlibatan perusahaan adalah dua langkah penting agar investasi besar pemerintah dalam pembangunan jalan tidak sia-sia,” pungkas Mukhlis. (Red/Adv)
