Bandar Lampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Abdul Haris Munir, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung yang merespons langsung aspirasi petani pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN), Rabu (24/9/2025).
Langkah Pemprov yang memastikan segera membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria disebut Munir sebagai keputusan berani dan revolusioner untuk mengurai persoalan agraria yang telah menahun di berbagai daerah di Lampung.
“Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemprov. Tim ini akan melibatkan BPN, BUMN, DPRD Lampung, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ini langkah revolusioner untuk menyelesaikan konflik lahan yang hampir merata di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Munir, di Bandar Lampung, Jumat (26/9/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, persoalan agraria di Lampung sudah berlangsung lama dan membutuhkan solusi konkret serta keberanian politik dari semua pihak. Ia mencontohkan konflik di Gunung Sari dengan PT KAI, serta sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Lampung Tengah dan Way Terusan yang hingga kini belum menemukan titik akhir.
“Kasus-kasus ini sudah puluhan tahun tanpa kejelasan. Karena itu, perlu ada tim yang bisa bekerja lintas sektor untuk mencari keadilan bagi petani tanpa menabrak aturan hukum yang ada,” tegasnya.
Munir memastikan DPRD Lampung akan mengambil peran aktif dalam tim tersebut, terutama dalam memastikan aspirasi dan kepentingan petani benar-benar terakomodasi. Ia menilai penyelesaian konflik agraria harus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.
“DPRD tidak akan tinggal diam. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian konflik tidak merugikan rakyat kecil. Petani adalah tulang punggung Lampung, dan sektor ini tidak bisa dipandang sebelah mata,” katanya.
Ia menambahkan, sektor pertanian sejatinya merupakan penopang utama perekonomian Lampung, dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten harus memberi perhatian serius pada penguatan sektor ini dari hulu hingga hilir.
“Produk unggulan Lampung seperti kopi, lada, singkong, dan padi harus kita lindungi dan dorong hingga ke pasar nasional bahkan internasional. DPRD akan terus mengawal proses ini agar kesejahteraan petani meningkat,” ujar Munir.
Munir juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara Pemprov, DPRD, BPN, dan BUMN dalam penyelesaian konflik lahan. Ia berharap pembentukan tim ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi forum kerja nyata yang menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Langkah cepat Pemprov Lampung ini harus dijaga agar tidak berhenti di tataran administratif. Kita butuh kerja konkret, koordinasi lintas lembaga, dan kemauan politik yang kuat untuk menuntaskan konflik agraria yang selama ini menjadi luka panjang petani Lampung,” pungkasnya. (Red/Adv)
