Bandar Lampung – Upaya memperkuat tata kelola lembaga keuangan mikro syariah di Provinsi Lampung terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari DPRD Provinsi Lampung melalui Anggota sekaligus Ketua Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) bagi KSPPS Gerakan Kuntum Bunga, Senin (22 September 2025).
Kegiatan UKK yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung ini menjadi langkah strategis dalam memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), berintegritas, serta mampu menjaga kepercayaan publik.
Ade Utami Ibnu menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan bukan hanya formalitas, tetapi sebuah proses evaluasi menyeluruh untuk memperkuat manajemen dan kesehatan lembaga koperasi.
“Demi memperbaiki kesehatan koperasi, menjamin tata kelola yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik, maka Uji Kepatutan dan Kelayakan ini menjadi sangat penting. Kita ingin KSPPS Kuntum Bunga terus melesat jauh dan semakin luas menebar kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan, koperasi merupakan wadah kemandirian ekonomi umat yang perlu dijaga dan diperkuat melalui disiplin manajerial serta prinsip keuangan yang sehat.
“Berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri di atas uang sendiri — itulah semangat koperasi sejati yang ingin kita wujudkan,” tegasnya.
Ade berharap, setelah pelaksanaan UKK ini, KSPPS Gerakan Kuntum Bunga dapat menjadi model pengelolaan koperasi syariah yang profesional dan transparan, serta menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Provinsi Lampung untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, dan kemandirian. (Red/Adv)
