Bandar Lampung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Fahlevi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Garinca menolak aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan agar program MBG diganti menjadi bantuan dalam bentuk uang tunai. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan semangat dan arah kebijakan awal Presiden Prabowo yang ingin memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses gizi secara adil dan merata.
“Pemerintah sudah memiliki banyak program bantuan tunai. Program Makan Bergizi Gratis ini berbeda karena menekankan pada pemerataan gizi anak-anak. Saya rasa Presiden ingin menciptakan asas keadilan agar semua anak bisa menikmati layanan gizi dan makanan sehat,” ujar Garinca di Bandar Lampung, Selasa (12/10/2025).
Politisi muda tersebut menilai bahwa penyaluran bantuan dalam bentuk uang justru berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak menjamin manfaat langsung bagi anak-anak.
“Kalau uangnya dititipkan ke orang tua, belum tentu digunakan sesuai tujuan. Bisa saja dipakai untuk kebutuhan lain. Jadi, bukan solusi. Sudah benar program ini diberikan dalam bentuk makanan bergizi langsung kepada penerima manfaat,” tegasnya.
Garinca juga mengingatkan bahwa dampak positif program MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Menurutnya, keberhasilan program ini baru akan terlihat dalam jangka menengah hingga panjang.
“Mungkin belum tampak hasilnya dalam satu tahun. Tapi dua atau tiga tahun ke depan, indikatornya akan terlihat jelas — anak-anak yang lebih sehat, bebas stunting, dan memiliki kecerdasan yang baik,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD Lampung akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, terutama dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat.
“Fokus kami di DPRD adalah memastikan dapur MBG di Lampung berjalan sesuai tujuan awal. Makanannya harus bergizi, higienis, dan benar-benar mendukung kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, memastikan pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG, menyusul sejumlah insiden keamanan pangan di beberapa daerah.
“Kami akan memperketat kembali prosedur tetap dari program Makan Bergizi Gratis agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang,” kata Wihaji dalam keterangan persnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh. Ia mengakui, sebagian besar kasus keracunan yang terjadi disebabkan oleh pelanggaran SOP di tingkat pelaksana.
“Kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan yang masih kurang. Jadi kami mengaku salah,” ujar Nanik.
Garinca berharap pemerintah daerah bersama seluruh mitra pelaksana di Lampung dapat memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran — karena di sanalah letak keberhasilan visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. (Red/Adv)
