Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa sebagai kunci menghadirkan keadilan sosial. Menurutnya, persoalan utama perlindungan sosial bukan semata pada program, melainkan pada ketepatan sasaran agar negara benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang selama ini luput dari intervensi negara atau the invisible people.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro, di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (21/1/2026).
“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data—kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan—agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat oleh negara,” tegas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang kerap tidak tercatat atau tidak terdata secara memadai, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Kondisi ini, menurut Gus Ipul, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih presisi dan berbasis data.
Dalam paparannya, Gus Ipul juga mengungkap data penerima manfaat Sekolah Rakyat. Mayoritas kelompok rentan berasal dari keluarga dengan 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas, 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, serta 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.
Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah, serta 299 anak putus sekolah atau tidak lulus. Bahkan, sebagian dari mereka sudah harus bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ia menekankan peran strategis kepala desa dan perangkat desa, mengingat data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.
“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” tuturnya.
Pemutakhiran data DTSEN, lanjut Gus Ipul, dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.
Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa atau kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial serta dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan dalam DTSEN.
Sementara jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.
“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, DTSEN menjadi dasar penentuan sasaran berbagai kebijakan, termasuk program bantuan sosial dan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Proses seleksi Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN yang diverifikasi melalui ground check pendamping sosial serta penetapan pemerintah daerah.
Saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan hampir 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.
“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN. Menurutnya, kehadiran DTSEN membantu pemerintah daerah bekerja lebih objektif dan tepat sasaran.
“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan.
“Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian keluarga agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial,” pungkasnya. (Red)
