Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung angkat suara terkait penurunan kuota Biosolar tahun 2026. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kebijakan pengurangan alokasi BBM bersubsidi tersebut harus dikaji ulang secara komprehensif karena berpotensi memperparah antrean panjang yang selama ini sudah terjadi di berbagai daerah.
“Harus dikaji dan dibaca berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Jangan hanya melihat angka statistik. Tidak dikurangi saja sudah terjadi antrean, apalagi kalau dikurangi,” tegas Yusnadi, Rabu (18/02/2026).
Lampung Daerah Agraris, Ketergantungan Tinggi pada Biosolar
Yusnadi menilai, pengambilan kebijakan tidak bisa semata-mata bertumpu pada data serapan administratif, melainkan harus mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, antrean panjang BBM bersubsidi terjadi di sejumlah kabupaten/kota dan menjadi keluhan utama masyarakat.
Menurutnya, Lampung merupakan daerah agraris dengan dominasi sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan transportasi logistik yang sangat bergantung pada Biosolar untuk menunjang aktivitas produksi dan distribusi.
“Kalau kebutuhan masyarakat memang tinggi, seharusnya diperjuangkan penambahan kuota, bukan justru dikurangi. Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menyampaikan penjelasan resmi kepada publik, mengingat hingga kini belum ada pemberitahuan tertulis dari BPH Migas terkait penetapan kuota tersebut.
Kuota Turun, Pertalite Ikut Terkoreksi
Sementara itu, Kepala Bidang Energi pada Dinas ESDM Provinsi Lampung, Sopian Atiek, menjelaskan bahwa informasi kuota diperoleh melalui paparan PT Pertamina (Persero) dalam agenda High Level Meeting di Bank Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, kuota Biosolar Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 779.231 kiloliter, turun 1,45 persen dibandingkan 2025. Sementara kuota Pertalite turun lebih signifikan sebesar 11,41 persen menjadi 663.420 kiloliter.
Penurunan alokasi disebut disesuaikan dengan tingkat realisasi penyerapan tahun sebelumnya. Secara nasional, kuota Biosolar turun 1,32 persen dan Pertalite berkurang 6,28 persen.
Ancaman Jelang Arus Mudik
Yusnadi mengingatkan, menjelang Idulfitri arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatera melalui Lampung dipastikan meningkat signifikan. Jika distribusi tidak dikelola secara optimal, potensi kelangkaan dikhawatirkan memicu persoalan sosial dan ekonomi baru.
Ia juga meminta pengawasan distribusi diperketat untuk mencegah dugaan penimbunan seperti yang sebelumnya sempat ditemukan di wilayah Lampung Timur.
“Kalau memang kebutuhan masyarakat tinggi, harus diperjuangkan ke pusat. Jangan hanya menerima keputusan. Masyarakat yang akan menjadi korban jika terjadi kekurangan Biosolar,” tandasnya.
DPRD Lampung melalui Komisi IV memastikan akan mengawal isu ini secara serius, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat, guna memastikan ketersediaan energi tetap terjamin dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. (Red/Adv)
